PT Perta Arun Gas berpegang pada prinsip/asas TARIF yang telah dirumuskan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang meliputi Transparancy atau Keterbukaan, yaitu keterbukaan  dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, Responsibility atau Tanggung Jawab, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; Independency atau Kemandirian yaitu Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, dan Fairness atau Kewajaran dan Kesetaraan yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PENERAPAN GCG

  1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
  2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri.
  3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  4. Terlaksananya   tanggung  jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan.
  5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif khususnya di bidang energi dan petrokimia.

Berkaitan dengan penerapan GCG, Direksi dan Manajemen PT  Perta Arun Gas telah menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas adalah panduan moral dan sikap yang baik bagi insan-insan perusahaan, dalam menjalankan dan mengoperasikan perusahaan secara profesional.

Penandatanganan Pakta Integritas merupakan keinginan dari pemerintah agar seluruh Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaannya betul-betul melaksanakan bisnis secara bersih dan transparan. 

Tujuan akhir dari Pakta Integritas adalah terbangunnya pulau-pulau integritas, yakni suatu perusahaan yang seluruh insan di dalamnya menyatakan tekad bahwa wilayah perusahaannya terbebas dari korupsi.

Sejalan dengan itu, Direksi dan Manajemen juga telah menandatangani Pernyataan Tidak Berbenturan Keinginan. Pernyataan ini sekaligus merupakan tekad jajaran manajemen untuk tidak terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis secara langsung maupun tidak langsung di luar kegiatan PT Perta Arun Gas yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dengan perusahaan.